Selasa, 10 Juni 2014

ANALISIS INVESTASI SEKTOR PUBLIK


A.    Program Investasi Publik
Investasi publik memiliki kaitan erat dengan penganggaran modal/investasi. Penganggaran modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/investasi. Untuk memberikan mekanisme supaya menjadi efektif dan efisien maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan disektor publik. Selain itu, program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting yaitu pemisahan anggaran modal/investasi dari anggaran rutin.
Dikebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Terkadang terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan diantaranya adalah :
a.       Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program kompherensif
b.       Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan dimasa yang akan datang
c.       Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada
d.      Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin.
Untuk menentukan kebutuhan investasi diperlukan dilakukan evaluasi yang mencangkup :
a)      Inventarisasi kebutuhan investasi
b)      Evaluasi kelayakan investasi
c)      Inventarisasi investasi
d)      Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada
e)      Kriteria kelayakan investasi meliputi apek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi dan aspek distribusi. Perhitungkan kelayakan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis, misalnya NPV, IRR, ARR,PP, cost benefit analysis dan cost effectiveness analysis
B.     Penentuan Kebutuhan Investasi Publik
Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajiban anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan 2 kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi publik dan peningkatan kualitas investasi.Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah :
1.      Investasi penggantian
Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya Jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama daripada umur ekonominya. Bila barang modal telah usang dan tidak mampu lagi memberi­kan manfaat, berarti umur teknis barang modal tersebut telah habis - See more at: http://splashurl.com/l2yagu2
2.      Investasi penambahan kapasitas
Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkat­an cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. - See more at: http://splashurl.com/l2yagu2
3.      Investasi baru
Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial-budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar.
C.    Aspek Kelayakan Investasi
Aspek – aspek kelayakan investasi terdiri dari :
-          Aspek Teknis
Aspek teknis merupakan bagian dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya,maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.
-           Aspek sosial dan budaya
Untuk melaksanakan suatu proyek maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
-          Aspek ekonomi dan finansial
Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber daya yang digunakan. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan.
-          Aspek distribusi
Keputusan investasi mencangkup keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi.
D.    Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Publik
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis invetasi publik adalah:
1.      Tingkat Diskonto
Tingkat diskonto mereflesikan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan (required rate of return), maka proyek tersebut harus ditolak. Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal (equity finance) dan pembiayaan utang (debt finance), Biaya modal total dapat dinyatakan dalam bentuk biaya modal rata-rata tertimbang dengan minus:
K0=Ke.(E/V) + Kd.(l-T).(D/V)
Dalam hal ini:
K0 = biaya modal total
Ke = biaya modal (tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi modal)
Kd = biaya utang (tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi utang)
T   = Tingkat pajak
E   = Harga pasar saham
D   = harga pasar surat berharga utang
V   = E + D = nilai pasar perusahaan secara keseluruhan
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menyatakan social dis­count rate sebagai suatu tingkat yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat saat ini atas manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang, atau disebut social time preference rate (STPR).
2.      Inflasi
Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan (expected future returns) sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi.
3.      Risiko dan ketidakpastian
Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebi­jakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara (country risk) yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkari risiko investasi.
4.      Capital Rationing
Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini terdapat beberapa alternative investasi yang dapat dilakukan akan tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan.
Pada organisasi sector public, selain memperhatikan faktor-faktor diatas penilaian investasi public juga harus memperhatikan hal-hal berikut :
1. Tingkat utang pemerintah
2. Tingkat kesempatan social yang dikorbankan
3. Social time preference rate
            Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber pembiayaan di luar pajak, seperti utang luar negeri dan obligasi pemerintah yaitu berupa bunga dan pokok utang, dengan jumlah investasi yang sama, proyek investasi public yang dilakukan pemerintah yang harus memiliki kualitas yang minimal sama jika proyek tersebut dilakukan oleh swasta. Sedangkan social time preference rate merefleksikan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan.
E.   Teknik Dasar Penilaian Investasi Publik
Terdapat empat langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu :
1.       Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan
Organisasi sector public seringkali dihadapi pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Keterkaitan antara satu proyek dengan proyek yang lain perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi yang lain.
2.      Menentukan semua manfaat dan biaya daro proyek yang akan dilaksanakan (cost/benefit relationship).
Perhitungan manfaat dan biaya harus pula dimasukkan analisis maanfaat dan biaya social (social cast/benefit) yang timbulkan dari investasi public yang akan dilakukan. Dalam analisis biaya-manfaat ini, benefit (manfaat) ditekankan pada semua keunggulan ekonomi dan social yang diperoleh. Sedangkan untuk cost (biaya) ditekankan pada kelemahan-kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Dilain pihak, manfaat-manfaat social juga akan diperoleh dari pembuatan jalan baru tersebut seperti pengurangan kemacetan lalu lintas, mempercepat perjalanan, pengurangi biaya pendistribusian barang, dan lain sebagainya.
3.       Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah.
Langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang terdapat kesulitan dalam langkah kedua ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dati suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah, misalnya manfaat dan biaya social, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan (cost-efectieness analysis).
4.      Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi
Resiko biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hitungan, Tidak semua biaya dan manfaat social dapat dimasukkan dalam perhitungan.
Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi, yang dibedakan menjadi 2 metode:
1.      metode penilaian invesyasi tradisisonal
2.        metode aliran kas yang diskontokan (discounted cah flow/DCF)
·         Net Present Value
Net present value dapat dirumuskan sebagai berikut:
NPV = CF0 +  +  +  + … +
Dalam hal ini:
i    = tingkat diskonto
n   = 1,……..,50 th. (umur proyek)
CF = cash flow
Dengan formulasi lain, NPV dinyatakan:
NPV = (Cash flow x Present value factor) – Investasi
=(CFxpvj)—1
(CFxpvj) disebut juga Gross Present Value.
·         Net Present Benefits (NPB)
Net Present Benefits (Manfaat Bersih Sekarang) merupakan nilai bersih suatu proyek sete dikurangi seluruh biaya pada satu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diter pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku.
·         Analisis Payback Period
Metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana. Se­hingga banyak digunakan. Namun demikian, Payback period mengandung kelemahan, yaitu:
1.      Metode ini mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi atau proceeds yang diperoleh setelah payback period tercapai.
2.       Metode payback period mengabaikan nilai waktu uang.
3.      Metode payback period tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat mutually exclusive.
·         Analisis Biaya-Manfaat (Cost Benefit Analysis)
Metode cost benefit analysis (CBA) atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang (present value) dari seluruh manfaat keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut.
Kelemahan metode B-C ratio adalah tidak adanya pedoman yang jelas mengenai hal-hal yang masuk sebagai perhitungan biaya dan manfaat. Di satu sisi dapat dimasukkan sebagai biaya, namun di sisi lain dapat masuk sebagai manfaat, sehingga kemungkinan terjadi mani-pulasi besar. Secara umum, kelemahan ini disebabkan karena adanya kesulitan dalam peng-hitungan manfaat dan biaya. Biaya dianggap sebagai manfaat negatif. Dengan demikian B-C ratio dapat berpeluang memberikan hasil yang keliru dalam menentukan proyek.
·         Analisis Efektivitas Biaya (Cost-Effectiveness Analysis)
Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost-effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan dating atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifika­sikan, namun tidak dinilai.Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut:
1.      Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi pula penentuan biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Hal ini penting karena sumber daya yang diperlukan oleh sebuah proyek harus dinilai pada opportunity cost penuhnya.
2.      Membuat estimasi biaya yang akan terjadi (running cost) selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
3.      Membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
4.      Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan.
5.      Mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan.
6.      Menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan.
Dalam praktiknya, terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan analisis efektivitas-biaya. Kesulitan tersebut terjadi pada waktu membuat estimasi atau perkiraan mengenai waktu dan besarnya jumlah biaya dan manfaat di masa datang. Kesulitan juga dialami pada saat pemilihan tingkat diskonto (discount rale) yang tepat atau penyesuaian untuk tingkat risiko dan ketidakpastian, sebagai gambaran dalam seksi pendahuluan pada analisa cost-ben



REFERENSI:
http://splashurl.com/ma6e64k (diakses pada tanggal 13 juli 2013)
http://splashurl.com/n4krkvl (diakses pada tanggal 13 Juli 2013)
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.










Tidak ada komentar:

Posting Komentar