Selasa, 10 Juni 2014

ANALISIS INVESTASI SEKTOR PUBLIK


A.    Program Investasi Publik
Investasi publik memiliki kaitan erat dengan penganggaran modal/investasi. Penganggaran modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/investasi. Untuk memberikan mekanisme supaya menjadi efektif dan efisien maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan disektor publik. Selain itu, program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting yaitu pemisahan anggaran modal/investasi dari anggaran rutin.
Dikebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Terkadang terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan diantaranya adalah :
a.       Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program kompherensif
b.       Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan dimasa yang akan datang
c.       Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada
d.      Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin.
Untuk menentukan kebutuhan investasi diperlukan dilakukan evaluasi yang mencangkup :
a)      Inventarisasi kebutuhan investasi
b)      Evaluasi kelayakan investasi
c)      Inventarisasi investasi
d)      Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada
e)      Kriteria kelayakan investasi meliputi apek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi dan aspek distribusi. Perhitungkan kelayakan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis, misalnya NPV, IRR, ARR,PP, cost benefit analysis dan cost effectiveness analysis
B.     Penentuan Kebutuhan Investasi Publik
Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajiban anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan 2 kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi publik dan peningkatan kualitas investasi.Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah :
1.      Investasi penggantian
Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya Jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama daripada umur ekonominya. Bila barang modal telah usang dan tidak mampu lagi memberi­kan manfaat, berarti umur teknis barang modal tersebut telah habis - See more at: http://splashurl.com/l2yagu2
2.      Investasi penambahan kapasitas
Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkat­an cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. - See more at: http://splashurl.com/l2yagu2
3.      Investasi baru
Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial-budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar.
C.    Aspek Kelayakan Investasi
Aspek – aspek kelayakan investasi terdiri dari :
-          Aspek Teknis
Aspek teknis merupakan bagian dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya,maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.
-           Aspek sosial dan budaya
Untuk melaksanakan suatu proyek maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
-          Aspek ekonomi dan finansial
Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber daya yang digunakan. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan.
-          Aspek distribusi
Keputusan investasi mencangkup keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi.
D.    Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Publik
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis invetasi publik adalah:
1.      Tingkat Diskonto
Tingkat diskonto mereflesikan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan (required rate of return), maka proyek tersebut harus ditolak. Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal (equity finance) dan pembiayaan utang (debt finance), Biaya modal total dapat dinyatakan dalam bentuk biaya modal rata-rata tertimbang dengan minus:
K0=Ke.(E/V) + Kd.(l-T).(D/V)
Dalam hal ini:
K0 = biaya modal total
Ke = biaya modal (tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi modal)
Kd = biaya utang (tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi utang)
T   = Tingkat pajak
E   = Harga pasar saham
D   = harga pasar surat berharga utang
V   = E + D = nilai pasar perusahaan secara keseluruhan
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menyatakan social dis­count rate sebagai suatu tingkat yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat saat ini atas manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang, atau disebut social time preference rate (STPR).
2.      Inflasi
Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan (expected future returns) sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi.
3.      Risiko dan ketidakpastian
Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebi­jakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara (country risk) yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkari risiko investasi.
4.      Capital Rationing
Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini terdapat beberapa alternative investasi yang dapat dilakukan akan tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan.
Pada organisasi sector public, selain memperhatikan faktor-faktor diatas penilaian investasi public juga harus memperhatikan hal-hal berikut :
1. Tingkat utang pemerintah
2. Tingkat kesempatan social yang dikorbankan
3. Social time preference rate
            Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber pembiayaan di luar pajak, seperti utang luar negeri dan obligasi pemerintah yaitu berupa bunga dan pokok utang, dengan jumlah investasi yang sama, proyek investasi public yang dilakukan pemerintah yang harus memiliki kualitas yang minimal sama jika proyek tersebut dilakukan oleh swasta. Sedangkan social time preference rate merefleksikan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan.
E.   Teknik Dasar Penilaian Investasi Publik
Terdapat empat langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu :
1.       Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan
Organisasi sector public seringkali dihadapi pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Keterkaitan antara satu proyek dengan proyek yang lain perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi yang lain.
2.      Menentukan semua manfaat dan biaya daro proyek yang akan dilaksanakan (cost/benefit relationship).
Perhitungan manfaat dan biaya harus pula dimasukkan analisis maanfaat dan biaya social (social cast/benefit) yang timbulkan dari investasi public yang akan dilakukan. Dalam analisis biaya-manfaat ini, benefit (manfaat) ditekankan pada semua keunggulan ekonomi dan social yang diperoleh. Sedangkan untuk cost (biaya) ditekankan pada kelemahan-kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Dilain pihak, manfaat-manfaat social juga akan diperoleh dari pembuatan jalan baru tersebut seperti pengurangan kemacetan lalu lintas, mempercepat perjalanan, pengurangi biaya pendistribusian barang, dan lain sebagainya.
3.       Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah.
Langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang terdapat kesulitan dalam langkah kedua ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dati suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah, misalnya manfaat dan biaya social, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan (cost-efectieness analysis).
4.      Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi
Resiko biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hitungan, Tidak semua biaya dan manfaat social dapat dimasukkan dalam perhitungan.
Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi, yang dibedakan menjadi 2 metode:
1.      metode penilaian invesyasi tradisisonal
2.        metode aliran kas yang diskontokan (discounted cah flow/DCF)
·         Net Present Value
Net present value dapat dirumuskan sebagai berikut:
NPV = CF0 +  +  +  + … +
Dalam hal ini:
i    = tingkat diskonto
n   = 1,……..,50 th. (umur proyek)
CF = cash flow
Dengan formulasi lain, NPV dinyatakan:
NPV = (Cash flow x Present value factor) – Investasi
=(CFxpvj)—1
(CFxpvj) disebut juga Gross Present Value.
·         Net Present Benefits (NPB)
Net Present Benefits (Manfaat Bersih Sekarang) merupakan nilai bersih suatu proyek sete dikurangi seluruh biaya pada satu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diter pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku.
·         Analisis Payback Period
Metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana. Se­hingga banyak digunakan. Namun demikian, Payback period mengandung kelemahan, yaitu:
1.      Metode ini mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi atau proceeds yang diperoleh setelah payback period tercapai.
2.       Metode payback period mengabaikan nilai waktu uang.
3.      Metode payback period tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat mutually exclusive.
·         Analisis Biaya-Manfaat (Cost Benefit Analysis)
Metode cost benefit analysis (CBA) atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang (present value) dari seluruh manfaat keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut.
Kelemahan metode B-C ratio adalah tidak adanya pedoman yang jelas mengenai hal-hal yang masuk sebagai perhitungan biaya dan manfaat. Di satu sisi dapat dimasukkan sebagai biaya, namun di sisi lain dapat masuk sebagai manfaat, sehingga kemungkinan terjadi mani-pulasi besar. Secara umum, kelemahan ini disebabkan karena adanya kesulitan dalam peng-hitungan manfaat dan biaya. Biaya dianggap sebagai manfaat negatif. Dengan demikian B-C ratio dapat berpeluang memberikan hasil yang keliru dalam menentukan proyek.
·         Analisis Efektivitas Biaya (Cost-Effectiveness Analysis)
Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost-effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan dating atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifika­sikan, namun tidak dinilai.Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut:
1.      Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi pula penentuan biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Hal ini penting karena sumber daya yang diperlukan oleh sebuah proyek harus dinilai pada opportunity cost penuhnya.
2.      Membuat estimasi biaya yang akan terjadi (running cost) selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
3.      Membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
4.      Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan.
5.      Mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan.
6.      Menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan.
Dalam praktiknya, terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan analisis efektivitas-biaya. Kesulitan tersebut terjadi pada waktu membuat estimasi atau perkiraan mengenai waktu dan besarnya jumlah biaya dan manfaat di masa datang. Kesulitan juga dialami pada saat pemilihan tingkat diskonto (discount rale) yang tepat atau penyesuaian untuk tingkat risiko dan ketidakpastian, sebagai gambaran dalam seksi pendahuluan pada analisa cost-ben



REFERENSI:
http://splashurl.com/ma6e64k (diakses pada tanggal 13 juli 2013)
http://splashurl.com/n4krkvl (diakses pada tanggal 13 Juli 2013)
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.










AKUNTANSI RUMAH SAKIT



·         Sifat dan Karakteristik Rumah Sakit
Definis rumah sakit menurut WHO Technical Report Series No. 122/1957 yang berbunyi :”Rumah sakit adalah bagian integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, kuratif, dan preventif kepada masyarkat, serta pelayanan rawat jalan yang diberikannya guna menjangkau keluarga di rumah. Rumah sakit juga merupakan pusat  pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pusat penelitian bio-medik.
Fungsi utama rumah sakit adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan maupun bagian mata rantai rujukan pelayanan kesehatan.
Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu serta teknologi kedokteran, rumah sakit telah berkembang dari suatu lembaga kemanusiaan, keagamaan, dan sosial yang murni, menjadi suatu lembaga yang  mengarah dan berorientasi kepada bisnis, terlebih setelah para pemodal diperbolehkan untuk mendirikan rumah sakit dibawah badan hukum yang bertujuan mencari profit.
Sistem pengelompokan rumah sakit yang digunakan saat ini :
1.   Sistem pengelompokan yang paling dirasa bermanfaat dan bertahan lama digunakan oleh Asosiasi Rumah Sakit Amerika (AHA), dimana klasifikasi rumah sakit terbagi menjadi rumah sakit pemerintah (komunitas) dan nonpemerintah (nonkominitas) sesuai dengan tingkat akses pemerintah pada rumah sakit itu.
2.    Jenis pengelompokan lain adalah berdasarkan kepemilikan atau kontrol atas kebijakan dan cara operasi rumah sakit. Rumah sakit dibawah kepemilikan kelembagaan atau institusi dibagi dalam 4 kelompok : pemerintah nonfederal, non pemerintah nirlaba, rumah sakit yang dimiliki investor, dan rumah sakit milik pemerintah daerah.
3.    Berdasarkan rata – rata lama tinggal, rumah sakit sakit dikelompokkan menjadi rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang. Menginap dirumah sakit dikatakan singkat apabila rata –rata tinggal kurang dari 30 hari; sementara rata-rata nasional berada dibawah tujuh hari. Sedangkan dikatakan lama bila tinggal lebih dari 30 hari.
4.   Rumah sakit dikelompokkan menurut jumlah tempat tidur : 6-24 tempat tidur, 25 -49, 50-99, 100-199, 200-299, dan 300  atau lebih
5.    Berdasar akreditasi dan yang bukan.
6.    Pendidikan dan non pendidikan
7.   Berdasar integral vertikal atau konsep regionalisasi, yaitu rumah sakit dibagi menjadi pusat layanan utama, layanan kedua, dan layanan ketiga
·         Tujuan Organisasi
           Rumah sakit yang ideal adalah tempat dimana orang-orang yang sakit bisa mencari dan menerima perawatan, disamping memberikan pendidikan klinis kepada para mahasiswa kedokteran, perawat, serta seluruh ahli kesehatan.
·         Modal
Pembangunan kesehatan dimasa mendatang sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang ada di daerah. Kecenderungan yang terjadi adalah meningkatnya peran pihak ketiga dalam mengatur pembiayaan kesehatan melalui sistem asuransi, baik publik maupun swasta. Keadaan ini juga akan semakin berkembang di Indonesia dimasa yang akan datang bila perdagangan antar negara menjadi semakin bebas.
·         Pertanggungjawaban
Sebagai bukti pertanggungjawaban unit pelayanan rumah sakit pemerintah daerah, setiap unit rumah sakit berkewajiban memberikan laporan akhir sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan usaha selam periode pelaporan. Laporan tersebut meliputi laporan alokasi dana, laporan pendapatan, dan laporan pengeluaran ke pemerintah daerah setempat.
·         Jenis – jenis Anggaran Rumah Sakit
1.       Anggaran modal
Adalah anggaran yang terdaftar dan tergambar dalam perencanaan penambahan modal. Anggaran ini berisi daftar modal proyek yang diajukan selama tahun yang akan datang. Dampak anggaran tersebut mencakup seluruh pengeluaran aktiva yang terencana selama setahun.
2.      Anggaran kas
Adalah anggaran yang tercatat dalam rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Kas meliputi saldo tunai dan saldo rekening giro bank yang dimiliki entitas, serta elemen-elemen lainnya yangdapat dipersamakan dengan kas
Anggaran kas sangat terkait dengan komponen kas dari aktivitas opersai, investasi, dan pembiayaan.
3.      Anggaran pelaksanaan
Adalah anggaran yang telah tergambar dalam perencanaan aktivitas pelaksanaan. Anggaran pelaksanaan terdiri dari tiga komponen :
a.         Penerimaan
b.        Biaya dan pengeluaran
c.         Pengukuran hasil

·         Akuntansi Rumah Sakit
Secara operasional manajemen keuangan di Rumah Sakit harus dapat menghasilkan data, informasi dan petunjuk untuk membantu pimpinan Rumah Sakit dalam meerncanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan agr a mutu pelayanan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada tingkat pembiayaan yang wajar.
Akuntansi ialah suatu sistem yang merupakan salah satu pokok kegiatan dalam manajemen keuangan yang terdiri dari kegiatan mencatat, mengklasifikasikan dan menyimpulkan semua transaksi dan kejadian kejadian  dalam suatu organisasi yang menyangkut keuangan, sehingga didapatkan suatu data atau informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Hasil akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan yang berbentuk :
a.       Neraca (Balance sheet)
b.      Laporan keuangan (Income statement)
c.       Laporan perubahan keuangan.
Ditinjau dari segi pembukuan, akuntansi dibagi menjadi 2 sistem yang sangat penting yaitu :
a.      Sistem Cash Basis atau Kas Stelsel
Dalam sistem ini hanya dicatat jika telah diterima uang dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran yang ditentukan.
b.      Accrual Basis
Pada sistem ini transaksi dan peristiwa diakui pada saat kejadian, bukan pada saat hak diterima atau dibayar, dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan.

·         Karakteristik Kualitas Informasi
a.      Kualitas informasi akuntansi
Laporan keuangan ditujukan agar dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan kualitas informasi tertentu yang bersifat :
-          Dapat dipahami
-          Relevan yaitu bermanfaat bagi peramalan dan penegasan keputusan
-          serta evaluasi masa lalu
-          Handal (reliable) yaitu penyajian jujur, substansi mengungguli
-          bentuk, netralitas, pertimbangan sehat dan lengkap.
-          Berdaya banding (comparability)
Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang dianut harus konsisten, namun bila ada alternatif lain yang lebih relevan dan andal konsistensi ini tidak perlu dipertahankan. Hanya perubahan tersebut perlu diberitahukan kepada pembaca laporan keuangan.
b.      Kendala terhadap terpenuhinya kualitas umum dari informasi di atas antara lain :
ΓΌ  Ketepatan waktu;
Laporan yang tertunda dapat menghasilkan informasi yang kurang relevan. Sebaliknya untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu seringkali mengurangi keandalan informasi. Untuk mengimbangkan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.
ΓΌ  Keseimbangan biaya dan manfaat;
Biaya membuat informasi jelas harus lebih rendah dari manfaatnya. Pertimbangan ini jelas berdampak pada cara pencatatan dan penyajian laporan akuntansi yang dipilih.
·         Asumsi Akuntansi
a.       Dasar akrual
b.      Kesinambungan (going concern)
c.       Kesatuan ekonomi   : Dalam akuntansi, organisasi usaha dipandang sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dari pemilih/pendiri dan unit organisasi lainnya.
d.      Transaksi bebas       : Transaksi akuntansi lebih diasumsikan selalu terjadi di antara pihak pihak yang bebas yang sanggup melindungi kepentingan. Dengan demikian, harga yang terjadi dari transaksi tersebut adalah harga yang objektif.
e.       Pengukuran dalam nilai uang : Akuntansi menggunakan uang sebagai denominator umum. Akibatnya hanya faktor/transaksi yang dapat dianjurkan dalam nilai  uang yang dicatat dan dilaporkan dalam akutansi. Selain itu, dalam akuntansi uang diasumsikan merupakan ukuran yang stabil, sehingga perubahan nilai beli dari uang diabaikan.
·         Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam Rumah Sakit Swadana telah berlaku kebijakan akuntansi Rumah Sakit denganmenggunakan cash basis dan accrual basis yang sementara berjalan paralel.
Dalam mengatur rumah sakit dibedakan menjadi dua, yaitu:
1.      Rumah Sakit yang Dikelola Pihak Swasta (Private Hospital)
Dalam hal ini, pelaksanaan akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standards Board – FASB (Dewan Standar Akuntansi Keuangan).
2.        Rumah Sakit yang Dikelola Pihak Pemerintah (Public Hospital)
Dalam hal ini, pelaksanaan akuntansi dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Govermenttal Accounting Standards Board – GASB (Dewan Standar Akuntansi Pemerintah).

A.     Akuntansi Dana di Rumah Sakit
Dalam akuntansi dana untuk rumah sakit, penyajian laporan informasi keuangan mengharuskan pembentukan dana (fund) yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1.      Dana Tidak Terikat (Unrestricted Fund)
Yaitu dana yang tidak dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu.

2.      Dana Terikat (Restricted Fund)
Yaitu dana yang dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu yang biasanya muncuul karena permintaan dari pihak eksternal yang memberikan sumbangan. Terikat tidaknya aktiva tergantung pada ketentuan pihak lain (donor) yang memberikan sumber keuangan
Tidak ada PSAK khusus yang mengatur standar akuntansi untuk rumah sakit. PSAK yang paling “cocok” untuk sementara waktu digunakan adalah PSAK 45 tentang organisasi nirlaba.
Berdasarkan PSAK 45, akuntansi RS tidak berdasarkan sistem dana, hanya dana tunggal. Namun aktiva bersih RS dikategori berdasarkan tiga jenis:
1.                   Dana tidak terikat
2.                   Dana terikat sementara
3.                   Dana terikat permanen

B.     Dana-Dana dalam Akuntansi Dana Rumah Sakit
Dana dalam akuntansi dana rumah sakit dibedakan menjadi dua, yaitu:
1.      Dana Umum (General Fund)
Damna umum digunakan untuk mencatat sumber daya dana/dana yang diterima dan dibelanjakan dalam menjalankan dalam menjalankan kegiatan operasional utama dari rumah sakit.
2.      Dana Terikat
Kelompok dana (Fund Groups) yang digolongkan sebagai dana terikat digunakan untuk mencatat dana yang penggunaannya dibatasi oleh donor atau pihak yang mensponsori dana tersebut.
·         Laporan Keuangan Rumah Sakit
Dalam laporan keuangan rumah sakit terdapat empat laporan keuangan utama yang dihasilkan oleh proses akuntansi, yaitu:

1.      Neraca
Terdiri dari
ΓΌ  Aktiva dan utang diklasifikasi menjadi:
–        Aktiva lancar – aktiva tetap
–        Utang lancar – utang jangka panjang
ΓΌ  Aktiva bersih (ekuitas) diklasifikasi berdasarkan:
–        Aktiva bersih tidak terikat
–        Aktiva bersih terikat temporer
–        Aktiva bersih terikat permanen
Neraca dalam rumah sakit tidak mempunyai perbedaan mendasar baik isi maupun proses penyusunan dari sudut pandang ilmu akuntansi dibandingkan dengan neraca perusahaan yang sering kita kenal disektor komersial namun demikian ada beberapa hal yang secara khusus perlu diperhatikan antara lain:
a.    Kas                  : Jumlah kas yang tercatat dalam neraca tidak termasuk kas pada Dana Terikat yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi.
b.    Piutang           : Piutang harus dilaporkan pada jumlah yang diperkirakan dapat direalisasi.
c.   Investasi          : Investasi awal dicatat pada harga perolehan pada saat pembelian, atau pada nilai wajar pada saat penerimaan jika investasi diterima sebagai pemberian.
d.   Aktiva Tetap   : Aktiva tetap dilaporkan bersama dengan akumulasi depresiasinya dalam Dana Umum.
e.    Aktiva yang Disisihkan : Klasifikasi aktiva terikat (restricted assets) hanya diberikan pada dana yang penggunaannya dibatasi oleh pihak eksternal rumah sakit yang mensponsori dana tersebut.
f.    Utang Jangka Panjang : Utang jangka panjang dilaporkan pada neraca.
g.    Saldo Dana     : Sesuai dengan kaidah pembagian dana yang dijelaskan, saldo dana yang dimiliki oleh rumah sakit dipisahkan menjadi tiga macam yaitu: terikat, terikat sementara waktu, dan terikat permanen.

2.      Laporan Operasi
Untuk rumah sakit, hasil dari kegiatan operasinya dilaporkan dalam Laporan Operasi (Statement of Operations). Laporan ini mencakup tentang pendapatan, beban, untung dan rugi, serta transaksi lainnya yang mempengaruhi saldo dana selama periode berjalan. Dalam laporan operasi harus dinyatakan suatu indikator kinerja seperti halnya laba bersih dalam perusahaan, yang melaporkan hal kegiatan operasi rumah sakit selama periode berjalan. Indikator kinerja ini harus mencakup baik laba ataupun rugi operasi selama periode berjalan maupun laba langsung yang diperoleh selama operasi berjalan. Perubahan lain dari saldo dana selama periode berjalan harus dilaporkan setelah indikator kinerja.

Berikut adalah pos-pos lain yang juga perlu menjadi perhatian:
a.      Pendapatan Jasa Pasien
Pendapatan jasa pasien dihitung dari jumlah bruto dengan menggunakan tarif standar. Jumlah tersebut kemudian di kurangi dengan penyesuaian kontraktual (contractual adjusments) menjadi Pendapatan Bersih Jasa Pasien.
b.      Penyesuaian Kontraktual
Penyesuaian kontraktual berasal dari keterlibatan pihak ketiga dalam proses penggantian pembayaran medis. Perusahaan asuransi biasanya mengganti kurang dari jumlah tarif standar penuh untuk jasa medis yang disediakan bagi pasien yang menjadi tanggunan asuransi. Meskipun rumah sakit memiliki tarif standar untuk jasa yang diberikan, namun rumah sakit menjalin kontrak dengan pembayar pihak ketiga di mana rumah sakit menerima jumlah pembayaran yang lebih rendah untuk jasa tersebut.
c.       Pendapatan dari Kegiatan Lainnya
Pendapatan dari kegiatan lain mencerminkan pendapatan dari sumber-sumber bukan pasien, seperti kantin dan sewa parkir. Pendapaatan ini biaaanya mencerminkan jumlah bersih dari operasinya, jadi bukan jumlah brutonya.
d.      Transfer Antardana
Tidaklah tepat untuk tetap mengelola aktiva dalam Dana Terikat ketika persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sponsor atau donor sudah terpenihi. Dalam hal ini aktiva tersebut harus ditransfer dari Dana Terikat ke Dana Tidak Terikat. Untuk tujuan pelaporan keuangan, transfer antar dana ini dilaporkan dalam Laporan Operasi sebagai “Pelepasan Saldo Dana” dan ditunjukkan sebagai penambahan atas Dana Tidak Terikat.
Contoh Pendapatan:
1.      Pendapatan operasioal wajat jalan: karcis umum dan karcis spesialis.
2.      Pendapatan operasional rawat inap: akomodasi dan visite.
3.      Pendapatan tindakan medis: tindakan medik, dan tindakan keperawatan
4.      Pendapatan operasional unit penunjang: rasiologi, laboratorium, fisioterapi, farmasi, dan rehab medik.
e.       Beban Dana Umum
Beban-beban dalam Dana Umum diakui secara akrual, seperti halnya pada entitas komersial.
Contoh beban :
·         Biaya pelayanan: bahan, jasa pelayanan, pegawai, penyusutan, pemeliharaan, asuransi, langganan dan daya, pelatihan, dan penelitian.
·         Biaya umum dan administrasi: pegawai, administrasi kantor, penyusutan, pemelihataan, langganan dan daya, pelatihan, dan penelitian
f.       Sumbangan
Sumbangan (donasi) dibagi menjadi donasi yang terbentuk jasa dan berbentuk aktiva. Karena sering kali sulit untuk menetapkan nilai dari donasi yang berbentuk jasa, maka nilai dari donasi ini biasanya tidak dicatat. Namun, jika terdapat kebutuhan untuk melakukan pencatatan, maka perkiraan nilai dari donasi jasa dicatat sebagai sumbangan yang langsung diikuti dengan beban dalam jumlah yang sama. Sedangkan donasi yang berbentuk aktiva dilaporkan pada nilai wajar pada tanggal diterimanya sebagai sumbangan jika donasi aktiva ini penggunaannya dibatasi oleh pihak sponsor atau donor maka dilaporkan dalam Dana Terikat Sementara atau Dana Terikat Permanen. Ketika pembatasannya sudah tidak berlaku lagi, maka dilakukan transfer dari Dana Terikat ke Dana Umum.
3.      Laporan Perubahan Aktiva Bersih
Laporan ini menyajikan perubahan dalam ketiga kategori aktiva bersih yang Tidak Terikat, Terikat Sementara, dan terikat Permanen.
4.      Laporan Arus Kas
Format dari laporan ini serupa dengan yang digunakan untuk entitas komersial.
Laporan arus kas terdiri dari: Aktivitas operasi, Aktivitas investasi dan  Aktivitas pendanaan.
5.  Catatan Atas Laporan Keuangan
Terdiri dari :
1.      Gambaran umum RS
2.      Iktisar kebijakan akuntansi
3.      Penjelasan pos-pos laporan keuangan
Ditjen Pelayanan Medit Depkes membuat ketentuan akuntansi, khususnya bagi RS yang sudah menjadi BLU (Badan Layanan Umum). Pedoman akuntansi RS ini berisi 10 bab:
1.       Pendahuluan
2.       Laporan Keuangan
3.       Akuntansi Aktiva
4.       Akuntansi Kewajiban
5.       Akuntansi Aktiva Bersih (Ekuitas)
6.       Akuntansi Perubahan Aktiva Bersih
7.       Laporan Arus Kas
8.       Catatan Atas Laporan Keuangan
9.       Ilustrasi Laporan Keuangan
10.   Rasio Keuangan
REFERENSI :
·         Laela, Jamiatul. 2012. “Akuntansi Rumah Sakit dan RS BLU “.. diakses 13 Agustus 2013. (http://matkulakuntansi-jami.blogspot.com/2012/04/akuntansi-rumah-sakit-dan-rs-blu.html)